Artikel

PEMERIKSAAN RUTIN BAKU MUTU AIR , UDARA DAN KEBISINGAN DI SEKITAR UPT KEBERSIHAN TPAS CILOWONG

    Dibaca 255 kali

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa baku mutu air dan kriteria mutu air memiliki pengertian yang hampir serupa. Keduanya sama-sama menetapkan ukuran bagi kualitas sungai. Perbedaannya adalah dari sisi urutan, di mana kriteria mutu air beserta hasil pengkajian kelas air harus ada sebelum menetapkan baku mutu air.

PP No. 82 Tahun 2001 memperbolehkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dibandingkan dengan kriteria mutu air pada kelas yang sudah ditetapkan dan juga penambahan parameter dalam baku mutu air. Penetapan baku mutu air oleh Pemerintah dilakukan dengan Keputusan Menteri untuk sungai yang lintas batas Provinsi dan/atau lintas batas Negara. Sedangkan penetapan baku mutu air oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dengan Peraturan Daerah untuk sungai yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota. Sebagaimana dijelaskan di atas, jika kelas sungai belum ditetapkan, maka baku mutu air mengacu pada kriteria mutu Kelas 2.

Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dapat menetapkan baku mutu air yang lebih ketat dan juga penambahan parameter dalam baku mutu air dengan dasar adanya kondisi spesifik di masing-masing sungai yang berbeda-beda satu sama lainnya. Kondisi spesifik ini di antaranya seperti adanya biota dan/atau spesies sensitif yang perlu dilindungi di dalam suatu sungai. Hal ini relevan karena standar atau ukuran yang umum di dalam kriteria mutu air belum tentu cukup untuk melindungi hal-hal spesifik di dalam suatu sungai.

Selain berkaitan dengan kondisi spesifik suatu sungai, penetapan baku mutu air diperlukan untuk menentukan sungai berada dalam kondisi cemar atau baik. Perihal ini akan dijelaskan dalam instrumen berikutnya yaitu status mutu air.

Baku Mutu Udara Ambien Nasional

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Tiap negara memiliki standar baku mutu udara yang berbeda. Pada artikel ini akan dibahas perbedaan dari Standar Baku Mutu Udara Ambien Negara Amerika Serikat, India dan Indonesia.

Berikut adalah tabel Baku Mutu Udara Ambien Nasional Pada Ketiga Negara tsb :

Indonesia
Picture
Sumber: Peraturan Pemerintah RI no 41 Tahun 1999
Amerika Serikat
Picture
Sumber: http://epa.gov/air/criteria.html
India
Picture
 
Picture
Sumber : http://cpcb.nic.in/National_Ambient_Air_Quality_Standards.php

Pembahasan

Standar baku mutu primer ditetapkan untuk melindungi kesehatan publik, termasuk melindungi populasi sensitif seperti penderita asthma, anak-anak, dan orang berusia lanjut sedangkan  standar baku mutu sekunder ditetapkan untuk menjaga kesejahteraan kehidupan publik seperti menghindari terjadinya penurunan visibilitas, kerusakan bangunan, dan kematian hewan serta tumbuh-tumbuhan.

Baku mutu dan peraturan kebisingan

Batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan telah diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan. Sedangkan nilai ambang batas kebisingan di tempat kerja telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang nilai ambang batas faktor fisika dan faktor kimia di tempat kerja.

bising 1

Baku Tingkat Kebisingan

Peruntukan Kawasan / Lingkungan Kegiatan Tingkat kebisingan dBA
a.         Peruntukan kawasan  
  1. Perumahan dan permukiman
  2. Perdagangan dan Jasa
  3. Perkantoran dan perdagangan
  4. Ruang Terbuka Hijau
  5. Industri
  6. Pemerintahan dna Fasilitas Umum
  7. Rekreasi
  8. Khusus:

–          Bandar udara *)

–          Stasiun kereta api *)

–          Pelabuhan laut

–          Cagar budaya

55

 

70

65

50

70

60

70

 

 

 

70

60

b.        Lingkungan kegiatan

 

1.      Rumah sakit atau sejenisnya

2.      Sekolah atau sejenisnya

3.      Tempat ibadah atau sejenisnya

 

 

55

55

55

Keterangan:

*) disesuaikan dengan ketentuan Menteri Perhubungan

 

Nilai Ambang Batas Kebisingan di Tempat Kerja

Waktu pemaparan per hari Intensitas kebisingan (dBA)
8 Jam 85
4 Jam 88
2 Jam 91
1 Jam 94
30 Menit 97
15 Menit 100
7,5 Menit 103
3,75 Menit 106
1,88 Menit 109
0,94 Menit 112
28,12 Detik 115
14,06 Detik 118
7,03 Detik 121
3,52 Detik 124
1,76 Detik 127
0,88 Detik 130
0,44 Detik 133
0,22 Detik 136
0,11 Detik 139